Perkuat Kapasitas ASN, Pemko Banda Aceh Gelar Pelatihan HAM Berkelanjutan

Banda Aceh, HARIANREPORTASE.my.id – Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan komitmennya dalam pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menggelar pelatihan “Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)” pada Selasa, 17 Juni 2025, bertempat di Balai Keurukoen.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat sipil.

Pelatihan dibuka langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, dan turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, Sepriady Utama, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Bachtiar, serta Ketua PUSHAM USK, Khairani Arifin. 

Hadir pula para kepala OPD, pejabat struktural Pemko Banda Aceh, perwakilan LSM, dan kalangan akademisi dari Universitas Syiah Kuala.

Dalam sambutannya, Jalaluddin menyampaikan apresiasi kepada Komnas HAM dan para mitra atas sinergi yang terbangun. 

Ia menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas ASN terkait pemenuhan HAM dalam pelayanan publik.

“Ini bentuk nyata komitmen kita untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” ujar Jalaluddin. “Hak asasi adalah milik setiap manusia tanpa pandang latar belakang. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melindunginya.” ujarnya

Jalaluddin juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan misi pemerintahan Illiza–Afdhal yang mengedepankan kemitraan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di tingkat lokal. 

Ia mengungkapkan bahwa program Kabupaten/Kota HAM merupakan satu dari lima sasaran utama Komnas HAM, dan Banda Aceh menjadi salah satu wilayah pilot project di Sumatera.

“Kami siap mendampingi Pemko Banda Aceh untuk mengimplementasikan program ini secara berkelanjutan,” ujar Atnike.

Pelatihan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sistematis pemahaman dan pengarusutamaan HAM di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada hak-hak masyarakat.