Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Berita Populer

Ketua JWI Aceh Timur Desak Pemeriksaan Panitia BLK: Diduga Proyek Abal-Abal Rugikan Desa

Jumat, 20 Juni 2025 | 20:54 WIB | 0 Views Last Updated 2025-06-21T03:54:21Z


Aceh Timur, HARIANREPORTASE.my.id
Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Aceh Timur, Hendrika Saputra, A.Md, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Balai Latihan Kerja (BLK) yang diselenggarakan di Kota Langsa. Ia menduga kegiatan tersebut asal-asalan dan berpotensi merugikan ratusan desa di wilayah Aceh Timur.

Saat ditemui awak media di salah satu kafe di pusat kota Idi pada Jumat (20/6/2024), Hendrika—yang akrab disapa Een—meminta pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, inspektorat, dan dinas terkait untuk segera turun tangan memeriksa program BLK yang menurutnya sarat kejanggalan.

"Kegiatan BLK yang berlangsung hanya tujuh hari itu sangat janggal. Kalau memang tujuannya untuk pelatihan serius, mustahil bisa efektif dalam waktu sesingkat itu. Ini lebih terlihat seperti proyek cari untung pribadi," ungkap Een.

Menurut informasi yang diterimanya, setiap desa di Aceh Timur diwajibkan menyetor anggaran sekitar Rp8 juta untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jika benar 513 desa terlibat, maka jumlah dana yang terkumpul diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 miliar.

"Ini angka yang fantastis dan patut dicurigai. Kita khawatir ini hanya proyek siluman yang merugikan keuangan desa dan sama sekali tidak berdampak bagi masyarakat," lanjut Een.

Ia juga mempertanyakan alasan pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat Aceh Timur justru dilaksanakan di Kota Langsa.

"Aneh sekali, pelatihannya bukan di Aceh Timur tapi di daerah tetangga. Padahal program ini mengatasnamakan pemberdayaan masyarakat desa di Aceh Timur. Harus ada evaluasi serius terkait ini," tegasnya.

Ketua JWI Aceh Timur itu juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak transparan dan tidak bermanfaat.

“Kami akan kawal isu ini sampai tuntas. Jangan sampai dana desa yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, malah dihamburkan untuk proyek-proyek bodong seperti ini,” pungkas Een.

×
Berita Terbaru Update